Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1430 H
Segenap Pimpinan dan Karyawan PETIDAM mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1430 Hijriyah

Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Senat mahasiswa petidam ( SM- PETIDAM ) akan mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ( khidmat masyarakat ) bertempat di Masjid ishlahuddin kampung Klaba dalam, M. Trokbon, A. Saiburi, Pattani pada tasnggal 12 - Ogos 2009. Kegiatan tersebut bertujuan mengeratkan hubungan Ukhuwah Islamiyah, tanam rasa tanggungjawab terhadap lingkungan, serta peka dalam membakti sosial.
Bentuk kegiatan : membersih kawasan masjid dan sekolah tadika, cap masjid, majelis temu ramah ahli kampung dan kanak-kanak.

Kegiatan Sukan Budaya

Tanggal 18 s/d 20 Ogos 2009 Darul Maarif Institute Patani akan mengadakan kegiatan SUKAN BUDAYA / BUDAYA GAMES, bertamakan " Kesatuan Tungjang Keutuhan "
tujuan ; melahirkan kesatuan sesama, mengiratkan ukhuwah islamiyah, kesehatan jasmani dan rohani, dll

Artikel Pilihan

Doktrin Aswaja di Bidang Sosial-Politik
15/06/2009

Berdirinya suatu negara merupakan suatu keharusan dalam suatu komunitas umat (Islam). Negara tersebut dimaksudkan untuk mengayomi kehidupan umat, melayani mereka serta menjaga kemaslahatan bersama (maslahah musytarakah). Keharusan ini bagi faham Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) hanyalah sebatas kewajiban fakultatif (fardhu kifayah) saja, sehingga –sebagaimana mengurus jenazah– jika sebagian orang sudah mengurus berdirinya negara, maka gugurlah kewajiban lainnya.Oleh karena itu, konsep berdirinya negara (imamah) dalam Aswaja tidaklah termasuk salah satu pilar (rukun) keimanan sebagaiman yang diyakini oleh Syi'ah. Namun, Aswaja juga tidak membiarkan yang diakui oleh umat (rakyat). Hal ini berbeda dengan Khawarij yang membolehkan komunitas umat Islam tanpa adanya seorang Imam apabila umat itu sudah bisa mengatur dirinya sendiri.
Aswaja tidak memiliki patokan yang baku tentang negara. Suatu negara diberi kebebasan menentukan bentuk pemerintahannya, bisa demokrasi, kerajaan, teokrasi ataupun bentuk yang lainnya. Aswaja hanya memberikan kriteria (syarat-syarat) yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Sepanjang persyaratan tegaknya negara tersebut terpenuhi, maka negara tersebut bisa diterima sebagai pemerintahan yang sah dengan tidak mempedulikan bentuk negara tersebut. Sebaliknya, meskipun suatu negara memakai bendera Islam, tetapi di dalamnya terjadi banyak penyimpangan dan penyelewengan serta menginjak-injak sistem pemerintahan yang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka praktik semacam itu tidaklah dibenarkan dalam Aswaja.Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu negara tersebut adalah:a. Prinsip Syura (Musyawarah)Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS asy-Syura 42: 36-39:
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan lalim mereka membela diri.Menurut ayat di atas, syura merupakan ajaran yang setara dengan iman kepada Allah (iman billah), tawakal, menghindari dosa-dosa besar (ijtinabul kaba'ir), memberi ma'af setelah marah, memenuhi titah ilahi, mendirikan shalat, memberikan sedekah, dan lain sebagainya. Seakan­-akan musyawarah merupakan suatu bagian integral dan hakekat Iman dan Islam.b. Al-'Adl (Keadilan)Menegakkan keadilan merupakan suatu keharusan dalam Islam terutama bagi penguasa (wulat) dan para pemimpin pemerintahan (hukkam) terhadap rakyat dan umat yang dipimpin. Hal ini didasarkan kepada QS An-Nisa' 4:58
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً Sesungguhnya Allah meyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanyaa dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.c. Al-Hurriyyah (Kebebasan)Kebebasan dimaksudkan sebagai suatu jaminan bagi rakyat (umat) agar dapat melakukan hak-hak mereka. Hak­hak tersebut dalam syari'at dikemas dalam al-Ushul al­Khams (lima prinsip pokok) yang menjadi kebutuhan primer (dharuri) bagi setiap insan. Kelima prinsip tersebut adalah:a) Hifzhun Nafs, yaitu jaminan atas jiwa (kehidupan) yang dirniliki warga negara (rakyat).b) Hifzhud Din, yaitu jaminan kepada warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya.c) Hifzhul Mal, yaitu jaminan terhadap keselamatan harta benda yang dirniliki oleh warga negara.d) Hifzhun Nasl, yaitu jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan setiap warga negara.e) Hifzhul 'lrdh, yaitu jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan ataupun kedudukan setiap warga negara.Kelima prinsip di atas beserta uraian derivatifnya dalam era sekarang ini lebih menyerupai Hak Asasi Manusia (HAM).d. Al-Musawah (Kesetaraan Derajat)Semua warga negara haruslah mendapat perlakuan yang sama. Semua warga negara memiliki kewajiban dan hak yang sama pula. Sistem kasta atau pemihakan terhadap golongan, ras, jenis kelamin atau pemeluk agama tetlentu tidaklah dibenarkan.Dari beberapa syarat tersebut tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang mendekati kriteria di atas adalah sistem demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah sistem pemerintahan yang bertumpu kepada kedaulatan rakyat. Jadi kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat (civil sociery) sebagai amanat dari Allah.Harus kita akui, bahwa istilah "demokrasi" tidak pemah dijumpai dalam bahasa Al-Qur’an maupun wacana hukum Islam klasik. Istilah tersebut diadopsi dari para negarawan di Eropa. Namun, harus diakui bahwa nilai­nilai yang terkandung di dalamnya banyak menyerupai prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam berbangsa dan bernegara menurut Aswaja.Dalam era globalisasi di mana kondisi percaturan politik dan kehidupan umat manusia banyak mengalami perubahan yang mendasar, misalnya kalau dulu dikenal komunitas kabilah, saat ini sudah tidak dikenallagi bahkan kondisi umat manusia sudah menjadi "perkampungan dunia", maka demokrasi harus dapat ditegakkan.Pada masa lalu banyak banyak ditemui ghanimah (harta rampasan perang) sebagai suatu perekonomian negara. Sedangkan pada saat ini sistem perekonomian tersebut sudah tidak dikenal lagi. Perekonomian negara banyak diambil dari pajak dan pungutan lainnya. Begitu pula jika pada tempo dulu aqidah merupakan sentral kekuatan pemikiran, maka saat ini aqidah bukanlah merupakan satu­satunya sumber pijakan. Umat sudah banyak berubah kepada pemahaman aqidah yang bersifat plural.Dengan demikian, pemekaran pemikiran umat Islam haruslah tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang remeh dan enteng, jika umat Islam tidak ingin tertinggal oleh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tentu hal ini mengundang konsekuensi yang mendasar bagi umat Islam sebab pemekaran terse but pasti banyak mengubah wacana pemikiran yang sudah ada (salaf/klasik) dan umat Islam harus secara dewasa menerima transformasi tersebut sepanjang tidak bertabrakan dengan hal-hal yang sudah paten (qath'iy). Sebagai contoh, dalam kehidupan bemegara (baca: demokrasi), umat Islam harus dapat menerima seorang pemimpin (presiden) dari kalangan non-muslim atau wanita.
KH Said Aqil SiradjKetua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU
sumber : http//www.nu.go.id

Berita

Demonstrasi Mahasiswa UKM Dukung Muslim Thailand
Friday, 10 July 2009 18:05
Demonstran mendesak diwujudkan sebuah lembaga bantuan khusus untuk mengumpulkan dana bagi kaum Muslim di Pattani, Thailand Selatan

Hidayatullah.com--Sekitar seratus mahasiswa Islam Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) dan beberapa mahasiswa dari universitas di Malaysia, berdemonstrasi mendukung Muslim Thailand, selepas sholat Jum’at (10/7). Acara yang berlangsung di halaman Masjid Universiti UKM, Bangi, Malaysia ini selain menampilkan orasi-orasi mendukung perjuangan Muslim Thailand Selatan, juga memampang spanduk dan semacam potongan-potongan mayat yang dibungkus kain kafan.

Mohd Idris Mohd Yussoff, Presiden Ikatan Studi Islam UKM, menyatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa Islam di UKM dan universitas lainnya haruslah memberikan dukungan kepada perjuangan Muslim Thailand. Selain itu, pemerintah Malaysia dan negara-negara tetangga tidak boleh berdiam dengan kondisi Muslim Thailand yang mengenaskan. “Lebih dari 3000 Muslim Thailand Selatan sejak tahun 2004 telah terbunuh.

Laporan-laporan di media massa hanya melaporkan sebagian korban kaum Muslimin di sana. Para imam dan jamaah masjid beberapa kali diculik dan tidak tahu hilang ke mana mereka,” tegas salah seorang demonstran dari Pattani. “Dulu tahun 1954 Haji Sulung dari Pattani telah meminta otonomi kepada kerajaan Inggris. Tapi tidak tahu nasibnya meninggal kemana, dibunuh oleh tentara kerajaan Thailand,” kata seorang demonstran. Mereka juga mendesak agar diwujudkan sebuah lembaga bantuan khusus untuk mengumpulkan dana bagi kaum Muslim di Pattani, Narathiwat, dan Thailand Selatan lainnya.

“Bila masalah Gaza Palestina menjadi perhatian seluruh dunia, maka seharusnya Thailand Selatan yang merupakan negara terdekat kita menjadi perhatian kita bersama. Mereka adalah seaqidah dengan kita,” teriak seorang demonstran yang lain. Selain itu para demonstran mendesak agar pemerintah Thailand menghentikan keganasan terhadap kaum Muslimin dan segera memberikan hak otonomi kepada Thailand Selatan.

Sumber: http//www.hidayatullah.com

Sejarah Pendidikan Islam di S.Thai

SEJARAH PENUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
PENDIDIKAN ISLAM DI SELATAN THAILAND
OLEH:
Dr. MUHAMATSAKREE MANYUNU
JABATAN DIPLOMA PENDIDIKAN
UNIVERSITI ISLAM YALA, THAILAND

Pendahuluan
Masyarakat Melayu di Selatan Thailand adalah sebahagian daripada rumpun bangsa Melayu yang turun temurun dan berabad-abad lamanya mereka menduduki bumi Selatan ini. Kedatangan Islam sedikit sebanyak telah mengubah dan mempengaruhi cara hidup mereka sejak beberapa abad yang lalu. Menurut sejarah bahawa Islam telah sampai ke bumi Pattani (Selatan Thailand) pada abad 16 M. pada tahun 1564. (Kujik dan rakan, 1998). Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa Islam telah sampai ke Pattani sebelum abad ke 20 M. Manakala Maluleem (1995) mengatakan bahawa terdapat sumber sejarah menerangkan bahawa raja Pattani telah memeluk Islam lebih daripada 700 tahun.
Justeru itu, lahirlah institusi pendidikan Islam di Pattani (Selatan Thailand) melalui seorang pendakwah yang bernama Sheikh Safi al-Din, beliau telah dilantik oleh seorang raja untuk menangani pendidikan Islam di dalam istana raja. Bagaimanapun, ada pendapat berpendapat bahawa orang yang mula mengadakan pengajian Islam di rantau ini ialah Sheikh Said. Ia adalah pendakwah yang menyeru raja Pattani supaya memeluk agama Islam (Kujik dan rakan, 1998). Pada saat tersebut pendidikan Islam bergerak di tempat-tempat awam dalam bentuk halakah ilmiah seperti di surau, masjid dan rumah tuan guru. Setelah Islam bertapak di bumi Pattani, masyarakat mulai berhajat dan memerlu kepada ilmu-ilmu dan pendidikan agama yang dikenali dengan panggilan ‘pondok’. Sistem pengajian dan pendidikan dalam bentuk ini lahir pada tahun 1592. Sistem ini diasas oleh salah seorang ulama yang bernama Sheikh Fakih Wan Musa bin Khaidhir bin Ahmad al-Fatoni (Saad, 2001). Dari masa ke semasa bilangan pondok terus bertambah. Khususnya, apabila penuntut-penuntut yang menuntut ilmu pengetahuan di kota suci Mekah kembali ke tanah air. Adapun pusat pengajian yang dikenali dengan sekolah mulai lahir awal kali pada tahun 1929. Sekolah pertama yang diasaskan di Pattani ialah Madrasah Dar al-Ma‘arif al-Wataniah. Ia diasaskan oleh Hj. Sulung bin Hj. Ab.Kadir al-Fatoni setelah beliau balik dari tanah suci Mekah (Khun Thong Petr, 1968: 16; Sangkharat, 2001: 100).
Institusi pengajian Islam zaman peralihan
Setelah pengajian dan pendidikan Islam mulai bergerak di Selatan Thailand secara umumnya sistem pendidikan dalam bentuk pondok ini berkembang pesat pada tahun 1960. Terdapat sebanyak 50 buah pondok di dalam empat wilayah (Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun) dibangunkan. Manakala pada tahun 1968, bilangan pondok telah meningkat ke angka 206 buah (Keawdeang, 1968). Pada tahun 1952, kerajaan Thai mulai mengadakan polisi baru bagi pendidikan negara serta diadakan kurikulum khas bagi empat Wilayah Selatan di bawah pimpinan menteri dalam negeri yang ketika itu disandang oleh P.Pibul Songkram. Akan tetapi kurikulum tersebut belum terlaksana, kerana berlakunya revolusi ketenteraan yang menyebabkan rancangan tersebut tergendala. Pada tahun 1958, sekali lagi kerajaan Thai mengadakan polisi pendidikan baru dengan membahagikan wilayah-wilayah Thai kepada 12 kawasan pendidikan. Manakala wilayah Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun dicantumkan di dalam Kawasan Pendidikan II berdasarkan permasalahan yang hampir sama (Keawdeang, 1968).
Sehubungan dengan itu, pejabat pendidikan ditumbuhkan untuk menangani kepentingan tersebut. Ekoran dari penumbuhan Pejabat Pendidikan Kawasan II (Pusat Membina Kemajuan Daerah Pelajaran II-Yala) pada tahun 1958, pihak yang bertanggungjawab telah membentuk tiga jawatankuasa kecil untuk mengubah serta membangun sistem pendidikan di pusat-pusat pendidikan di Kawasan II ini. Jawatankuasa tersebut ialah jawatankuasa penasihat, jawatankuasa pembangunan kurikulum dan jawatankuasa pelaksanaan. Ketiga-tiga jawatankuasa tersebut, telah mengadakan mesyuarat pertamanya pada 11/9/1959 (Saad, 2001). Jawatankuasa ini juga telah membuat keputusan supaya diadakan perubahan bagi pusat-pusat pendidikan. Lantaran itu, jawatankuasa pelaksanaan telah mengeluarkan tiga resolusi penting. Didapati dua daripada tiga resolusi tersebut melibatkan secara langsung terhadap institusi pendidikan Islam yang dinamakan pondok pada ketika itu. Iaitu, pertama: mewajibkan pondok-pondok mendaftar secara rasmi dengan pihak kerajaan, kedua: memasukan pengajian bahasa Thai dan kemahiran hidup ke dalam kurikulum sekolah agama rakyat (Keawdeang, 1968). Hasil dari polisi tersebut, kerajaan telah berjaya mengadakan perubahan institusi pondok di kawasan ini sebanyak 140 buah. Proses perubahan ini mengguna masa 4 tahun, iaitu pada tahun 1965 sehingga tahun 1968.
Institusi pengajian Islam zaman sekarang
Proses pengajian dan pendidikan di kawasan Selatan Thailand sekarang terdapat dapat dibahagikan kepada pengajian formal dan tidak formal. Peluang pengajian terbuka kepada setiap lapisan masyarakat bermula dari kanak-kanak yang berumur tiga tahun seterusnya mereka yang telah dewasa dan orang tua. Seperti mana yang terdapat di kawasan Selatan taman asuhan kanak-kanak, sekolah agama rakyat di peringkat rendah (ibtida’i), menengah rendah (mutawassit), menengah tinggi (thanawi) dan di peringkat pengajian tinggi. Di samping itu, terdapat juga pengajian-pengajian mingguan yang diadakan di merata-rata tempat.
Walaupun berbagai bentuk dan peringkat pusat-pusat pendidikan Islam yang terdapat di kawasan Selatan Thailand sekarang. Akan tetapi pada kenyataannya yang memain peranan dalam mendidik dan membina generasi di samping mendapat perhatian dari setiap pihak ialah sekolah agama rakyat yang majoritinya adalah pondok-pondok yang telah diasaskan oleh alim ulama pada tahun 60-an dan 70-an (Sama-Ali, 2008). Bagaimanapun, pondok tersebut kebanyakannya telah berubah sistemnya kepada sistem persekolahan seperti mana telah diterangkan di atas. Sekolah-sekolah tersebut telah berdaftar secara rasmi dengan pihak kementerian pendidikan sebagai sekolah agama rakyat. Di samping itu, didapati juga sekolah-sekolah yang telah berdaftar tidak lagi berperanan yang sewajarnya dalam menjalankan tugas sebagai institusi pengajian. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Pusat Membina Kemajuan Daerah Pelajaran II didapati bahawa lebih daripada 50 peratus sekolah-sekolah agama rakyat tersebut tidak lagi beroperasi (Sthiti Karnsuksa Rongrian Aekachon Sorn Sasana Islam Pi 2542, 1999: 8). Butiran lanjut adalah seperti berikut:
Jadual 1.1
Sekolah-sekolah di kawasan Selatan Thailand
Wilayah Berdaftar Masih berperanan Telah berhenti
Pattani 159 58 101
Yala 87 28 59
Narathiwat 64 56 8
Satun 18 12 4
Jumlah 326 154 (47.24%) 172 (52.76%)
Jadual di atas menunjukkan bahawa sekolah-sekolah agama rakyat di kawasan ini yang berdaftar dengan pihak kerajaan berjumlah 326 buah, tetapi yang benar-benar menjalankan urusan pembelajaran menurut sistem baru hanya 154 buah sekolah (47.24%) sahaja, yang baki 172 (52.76%) telah berhenti urusannya (Sthiti Karnsuksa Rongrian Eakachon Sorn Sasana Islam, 1999: 8). Ini, berlaku sebagai kesan dari penekanan masyarakat yang ingin melihat prestasi pembelajaran anak-anak mereka itu cemerlang, sama ada bagi aliran pengajian Islam ataupun aliran pengajian sains sosial. Kecemerlangan itu biasanya terdapat pada sekolah-sekolah yang besar atau yang sederhana sahaja. Ini kerana di sekolah-sekolah tersebut, pembelajarannya lebih sistematik dan guru-gurunya berwibawa dalam jurusannya serta kebanyakan mereka berkelulusan dari universiti, sama ada di dalam ataupun di luar negara.
Di sini, dapat difahami bahawa masyarakat setempat bukan sahaja berminat supaya anak-anak mereka dapat dididik dengan ilmu agama yang cemerlang, malah ikut cemerlang juga dalam ilmu akademik. Kebiasaannya, ilmu atau aliran pengajian sains sosial yang boleh memuaskan kehendak masyarakat terdapat pada sekolah-sekolah yang besar atau sederhana. Oleh sebab, di sini disediakan beberapa alat pembantu pengajian yang moden dan sistem pengajiannya bersistematik dan setaraf dengan sekolah-sekolah kerajaan. Melalui pengajian di sini pelajar-pelajar akan dapat bersaing dengan pelajar dari sekolah kerajaan. Ini membuktikan sistem pengajian di sekolah awam mempengaruhi pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah agama rakyat.
Dari statistik yang telah dibentangkan di atas, didapati bahawa sekolah agama rakyat yang berdaftar rasmi dengan pihak kementerian pendidikan masih berperanan atau beroperasi hanya 154 buah sekolah atau 47.26 peratus di dalam empat wilayah. Sekolah tersebut boleh dikategorikan kepada dua bentuk sistem pengajian. Pertamanya, sekolah yang hanya menyediakan ilmu pengajian Islam. Keduanya, sekolah yang mengajar ilmu pengajian Islam dan ilmu pengajian sains sosial (Sthiti Karnsuksa Rongrian Aekachon Sorn Sasana Islam Pi 2542, 1999: 10).
Kesimpulannya, proses memperbaiki institusi pengajian Islam dari sistem pondok menjadi sistem sekolah yang dijalankan oleh pihak kerajaan Thai boleh dibahagikan kepada lima peringkat seperti berikut:
Peringkat I (1957-1960):
Pada peringkat ini kerajaan Thai berusaha memperbaiki institusi pondok yang sedia ada. Pada tahun 1957 pihak Kabinet Menteri meluluskan rancangan memperbaiki pendidikan seluruh negara dengan membahagikan daerah pengajian kepada 12. Daerah Pengajian II Yala (Samnakngan Suksathikarn Khet II) terdiri daripada empat wilayah Selatan: Pattani, Narathiwat, Yala dan Satun. Pada 1959 pihak pentadbiran Daerah Pengajian II dengan kerjasama dari pihak Kementerian Dalam Negeri menganjurkan satu seminar di Pusat Membina Kemajuan Daerah Pelajaran II Yala. Seminar tersebut disertai oleh pihak Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, Majlis Sheikh Islam, Kadi-kadi, Majlis Agama Islam Wilayah dan tuan-tuan guru pondok. Seminar tersebut bertujuan seperti berikut (Phothipukkana dan rakan, 1990: 15):
Supaya setiap pondok bersetuju dengan pelan memperbaiki yang dicadangkan oleh Kerajaan.
Supaya memperbaiki binaan dan kawasan pondok-pondok serta membina jalan ke kawasannya dan juga mengadakan papan tanda namanya.
Memperbaiki mutu pengajaran dengan mengadakan kurikulum pengajian. Dengan ini pengajarannya berkelas-kelas serta dijadikan Bahasa Thai dan Kemahiran Hidup sebagai salah satu subjek pengajiannya.
Dituntut supaya menjalani penilaian pembelajaran di pondok, dan penilaian itu di bawah tanggungjawab Wilayah dan Daerah Pengajian.
Peringkat II (1961-1964):
Hasil perbincangan dalam seminar pada peringkat pertama tadi diserahkan kepada pihak Kementerian Pendidikan Thai. Tidak lama kemudian Kementerian Pendidikan mengeluarkan satu piagam memperbaiki institusi pondok. Butirannya adalah berikut (Khet Karnsuksa II, T.th: 5):
Mana-mana pondok yang berhasrat untuk memperbaiki urusannya diharap membuat permohonan supaya berdaftar dengan pihak kerajaan dengan suka rela.
Mana-mana pondok yang telah berdaftar dikehendaki menjalani pengajaran dan pembelajarannya mengikut kurikulum pendidikan Islam, Bahasa Thai dan Kemahiran hidup.
Mana-mana pondok yang menguruskan pengajaran dan pembelajarannya dengan baik akan dipilih untuk menerima Anugerah Diraja yang merupakan sumbangan wang.
Peringkat III (1965-1970):
Pada peringkat ini pihak kerajaan Thai menggalakkan pondok-pondok supaya berubah menjadi sekolah rakyat mengajar agama Islam menurut Perlembagaan Sekolah Rakyat 1954 (Khet Karnsuksa II, 1999: 1). Ia merupakan pondok di kawasan empat wilayah Selatan yang diperbaiki menjadi sekolah mengikut Projek Perbaikan Pondok Menjadi Sekolah Rakyat Mengajar Agama Islam Tahun 1965 sahaja (Keawdeang, 1968: 6). Justeru, Kerajaan merancang satu polisi untuk menggalak pihak pondok, dengan memberikan sumbangan wang sebanyak 100,000 Thai Baht bagi mana-mana pondok (yang telah berdaftar) yang mengubah statusnya menjadi sebuah Sekolah Rakyat Mengajar Agama Islam. Pada tanggal 14 Jun 1966 pihak Kabinet Menteri meluluskan satu resolusi yang bertujuan mengharamkan mana-mana individu mendirikan pondok baru. Sesiapa yang melanggar akan didenda (Karn Suksa Saphap Panha Tang Karn Suksa, 1984: 12). Di samping itu, pondok-pondok yang telah didirikan sebelum ini mesti berdaftar dengan pihak Kerajaan sebelum 31 Disember 1966 serta menukarkan statusnya menjadi Sekolah Rakyat Mengajar Agama Islam selewat-selewatnya 15 Jun 1971. Selepas tarikh ini mana-mana pondok yang belum menukar statusnya kepada Sekolah Rakyat Mengajar Agama Islam akan dibatalkan permit pengurusannya.
Peringkat IV (1971-1981):
Peringkat ini ialah peringkat yang kebanyakan pondok telah berubah menjadi Sekolah Rakyat Mengajar Agama Islam. Dengan ini Kerajaan telah meluluskan beberapa projek untuk memperbaiki Sekolah Rakyat Mengajar Agama Islam. Sebelum ini, pada September 1970 kerajaan telah mengisytiharkan Projek Penyumbangan Sekolah Rakyat Mengajar Agama Islam Tahun 1970 dengan tujuan untuk meningkatkan kualiti pengajian aliran pengajian Islam dan aliran pengajian sains sosial yang boleh menyelaraskan Pelan Pendidikan Negara dan Pelan Kemajuan Bahagian Selatan. Kesan projek ini juga dapat merapatkan fahaman antara rakyat dengan Kerajaan. Pada peringkat ini urusan memperbaiki Sekolah Rakyat Mengajar Agama Islam adalah di bawah tanggungjawab Pejabat Pengajian Swasta (Samnakngan Kanakamakarn Karn Suksa Aekachon). Pejabat ini bertanggungjawab dalam menguruskan projek sumbangan kepada sekolah-sekolah yang sedang diproses untuk menjadi Sekolah Rakyat Mengajar Agama Islam. Salah satu sumbangan yang dicadangkan oleh pihak Pejabat Pengajian Swasta tersebut ialah pembaharuan pengurusan pengajaran dalam sekolah rakyat mengajar agama Islam dengan membahagikan sekolah itu kepada dua aliran pengajian. Pertamanya aliran pengajian Islam: iaitu dengan menggabung bersama Pusat Pengajian Daerah Pelajaran II-Yala untuk membangunkan kurikulum aliran pengajian Islam. Ia seperti berikut: kurikulum peringkat ibtida’i, kurikulum peringkat mutawassit dan kurikulum peringkat thanawi. Keduanya aliran pengajian sains sosial: iaitu kurikulum-kurikulum yang dapat keizinan dari pihak Kementerian Pendidikan seperti berikut: kurikulum menengah rendah, kurikulum menengah tinggi dan kurikulum pengajian dewasa (Phothipukkana dan rakan, 1990: 18; Khet Karnsuksa II, T.th: 5).
Peringkat V (1982- ):
Pada tahun 1982 kerajaan Thai mengisytiharkan penggunaan Lembaga Sekolah Agama Rakyat Tahun 1982, dengan demikian Sekolah Rakyat Mengajar Agama Islam ditukarkan namanya menjadi Sekolah Agama Rakyat. Pembaikan Sekolah Agama Rakyat yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan ini selaras dengan Pelan Perkembangan Ekonomi dan Sosial Negara IV. Antara tahun 1982 hingga 1986 pihak Kementerian Pendidikan telah melaksanakan projek sumbangan kepada sekolah agama rakyat dan tujuannya adalah seperti berikut (Phothipukkana dan rakan, 1990: 20-22 ):
Supaya pengurusan perkembangan sekolah agama rakyat selaras dengan polisi Kerajaan.
Menggalakkan sekolah agama rakyat supaya dapat menguruskan pengajian aliran pengajian Islam, aliran pengajian sains sosial dan kemahiran hidup dengan baik dan selaras dengan tujuan Pelan Perkembangan Ekonomi dan Sosial Negara IV.
Meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah agama rakyat.
Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahawa pendidikan Islam dalam masyarakat Islam di Selatan Thailand sejak dari kedatangan Islam ke rantau ini hingga kini telah melalui beberapa proses perubahan dan peningkatan iaitu:
Pertama: kedudukannya dari sudut bilangan
Pada peringkat permulaan dalam tempoh masa yang tidak melebihi sepuluh tahun bilangan institusi pondok telah meningkat daripada angka puluhan kepada angka ratusan.
Meskipun pada peringkat permulaan bilangannya meningkat, tetapi dalam tempoh masa yang tidak beberapa dekat didapati sebahagian daripada institusi yang telah lahir itu terpaksa berhenti. Malah didapati lebih daripada lima puluh peratus dari jumlah semua yang telah ditumbuhkan telah berhenti.
Kedua: kedudukannya dari sudut sistem pembelajaran
Pada peringkat permulaan, sistem pembelajaran dalam institusi-institusi tersebut berbentuk halakah yang terkenal dengan pengajian pondok. Manakala pengajiannya pula hanya menjurus kepada ilmu-ilmu syariat sahaja.
Setelah itu, berlaku suatu perubahan ke arah yang lebih sistematik, iaitu lahir pengajian dalam bentuk persekolahan, tetapi pengajiannya masih terbatas kepada pengajian ilmu-ilmu syariat.
Setelah beberapa tahun kemudian, didapati sebahagian daripada institusi itu dimasukkan pengajian bahasa Thai dan kemahiran hidup yang akhirnya institusi-institusi itu diadakan pula pengajian semasa atau pengajian sains sosial (Saad, 2001).
Di sini, tidak boleh dinafikan bahawa sekolah agama rakyat di Selatan Thailand menjadi tempat tumpuan yang paling digemari ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka melanjut pelajaran. Oleh sebab itu, jumlah kanak-kanak yang menyambung pengajian mereka di sekolah agama rakyat lebih banyak daripada jumlah yang menyertai sekolah kebangsaan kerajaan. Di samping itu kebanyakan mereka mengutamakan sekolah agama rakyat yang menyediakan dua aliran daripada yang mengajar satu aliran sahaja, iaitu aliran pengajian Islam, kerana di sini mereka boleh mendalami ilmu agama dan juga ilmu moden yang membolehkan mereka melanjutkan pengajian sama ada di institusi pengajian Islam di Asia Barat di negara-negara Islam yang lain, atau di institusi pengajian tinggi setempat.

Rujukan:
Karn Suksa Saphap Panha Tang Karn Suksa lea Ittiphon thi Song Phon Kratop tor Karn dai Rian tor Chan Matayom Suksa Pi Thi I nai Rongrian Matayom Sai Saman lea Rongrian Aekachon Sorn Sasana Islam khong Nakrian Nabtue Sasana Islam nai Khet Karn Suksa II. (1984). Yala: Samnakngan Suksathikarn Khet II.
Keawdeang, Rung. (1968). Thasanakhati Tokkhru tor Karnpraprung Pornok Pen Rongrian Rard Sorn Sasana Islam. Tesis Ijazah Sarjana yang belum diterbitkarn, Bangkok: Staban Bandid Phattana Barihansard.
Khet Karnsuksa II. (T.th). Raingan Sarup Karnpattana Kunaphap Karnsuksa Rongrian Aekachon Sorn Sasana Islam Khet Karnsuksa II. Yala: Samnakngan Suksathikarn Khet
Khun Thong Petr, Chalermkiat. (1968). Karn Tortarn Nayobai Khong Rathabarn 4 Changwad Parktai. Tesis Ijazah Sarjana yang belum diterbitkan, Bangkok: Sillapakorn Universiti.
Kujik, Tengku Arifin dan Abdullah Laorman. (1998). Langka Suka Pattani Dar al-Salam. Yala: Pusat Kebudayaan Sempadan Selatan.
Maluleem, Imran. (1995). Wikrok Khuam Khatyeang Rawang Rattaban Thai kap Muslim nai Prated Thai. Bangkok: Islamic Academy.
Phothipukkana, Thida & Imchid Lerdpongsombad. (1990). Raingarn Karn Samruad: Saphap Hongsamud Roirian Aekachon Sorn Sasana Islam Changwad Chaideang Parktai. Bangkok: Samnakngarn Kana Kamakarn Karn Suksa Aekachon.
Saad, Ab.Kadir Ahmad. (2001). Dakwah Islamiah: Satu Kajian Terhadap Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Masyarakat Melayu Pattani. Journal Pengajian Islam, Yala: Kolej Islam Yala.
Sama-Ali, Abdulroma. (2008). Botbart Kru Sorn Sasana Rongrian Aekchon Sorn Sasana Islam Nai Karn Pattana Chumchon Changwad Chaidean Parktai Torn Lang. Tesis Sarjana Pendidikan Belum diterbitkan, Songkhla: Taksin University.
Sangkarat, Winich. (2001). Adeet Anakhut Lea Pachuban Rongrian Aekachon Sorn Sasana Islam (Pondok) Nai Changwad Chaideang Park Tai. Tesis Ijazah Sarjana yang belum diterbitkan, Chiangmai: Chiangmai University.
Sthiti Karn Suksa Rongrain Aekachon Son Sasana Islam Pi 2542. (1999).Yala: Klumnited Karnsuksa Aekachon-Khet Karnsuksa II.

Tip Hemat

Tip Hemat

Sampai Akhir Bulan

oleh: Taufiq

Saatnya Anda mengelola kondisi finansial dengan lebih cermat sehingga tidak perlu ada pikiran untuk mencari lebih secara HARAM.Ingatlah beberapa hal di bawah ini:

1. Perkirakan jumlah biaya Dalam sebulan.hitunglah berapa juta rupiah yang Anda perlukan untuk membiayai hidup Anda. Buat perkiraan itu tanpa menghiraukan apakah Anda sedang 'kaya' (bila ada tambahan penghasilan) atau 'miskin' (tanpa tambahan apa pun). Setelah itu, munculkan angkanya.

2. Buat anggaran dan catatanUntuk memperoleh anggaran, Anda harus menghimpun catatan pembelanjaan untuk sebulan atau 2 bulan. Ini akan memberi Anda petunjuk berapa banyak uang yang Anda perlukan setiap bulan. Banyak sistem yang mudah, tapi yang paling sukses adalah yang Anda lakukan dengan penuh kejujuran.

3. Jangan besar pasak daripada tiang Artinya, anggaran Anda tak boleh lebih besar ketimbang pendapatan. Sebuah anggaran adalah serangkaian pembelian yang terencana. Tentu saja, harus disesuaikan dengan besarnya penghasilan Anda.

4. Gunakan Celeng Salah satu kegunaan Celeng adalah untuk menyimpan uang Anda, supaya tidak selalu tersimpan di dompet dan menggoda untuk dihabiskan. Uang untuk keperluan berkala dan tahunan mestinya Anda tabung supaya Anda masih bisa memperoleh manfaat suatu saat kelak.

5. Tanggung jawab Resep apa pun dalam keuangan tak akan pernah berhasil bila Anda melalaikan tanggung jawab. Artinya, Anda harus ingat akan kewajiban mengelola uang ini dan berhati-hati membelanjakannya. Akhirnya, ini cuma TIPS, selanjutnya tergantung pada kita sendiri, bagaimana mengaplikasikan Tips diatas dalamkeseharian kita. Wallahu a'lam.

Sumber ; http//www.ar-raniry.com